SUMENEP, nusainsider.com — Kinerja pembangunan Kabupaten Sumenep sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berhasil mencatat peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, serta memperbaiki sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Sumenep, Rabu (17/6/2026).
Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, saat membacakan nota penjelasan Bupati Sumenep menyampaikan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025.
Salah satu capaian yang cukup menonjol adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep mencapai 4,85 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 3,77 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep juga mengalami penurunan. Berdasarkan data pemerintah daerah, tingkat kemiskinan turun menjadi 17,02 persen atau berkurang 0,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut KH Imam Hasyim, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai program pembangunan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di berbagai sektor.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh program pembangunan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2025, IPM tercatat mencapai 70,54, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Sementara itu, tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio berada pada angka 0,221. Capaian tersebut menjadi yang terendah di Jawa Timur, menandakan distribusi pendapatan masyarakat Sumenep relatif lebih merata dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan.
Dengan berbagai indikator yang terus membaik, Pemkab Sumenep optimistis dapat melanjutkan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan visi “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera” pada periode 2025–2030.
Penulis : Wafa
