SUMENEP, nusainsider.com — Kabar beredar di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, terkait sejumlah tokoh masyarakat yang disebut menerima uang miliaran rupiah dari Humas Survei Seismik Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI), ternyata tidak benar dan tidak berdasar.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Seismik di lapangan untuk kegiatan Survei Seismik KEI, Jumadi Achmad.
Ia menjelaskan bahwa isu tersebut merupakan hasil pelintiran pihak tertentu yang ingin menggiring opini masyarakat untuk menjatuhkan nama baik perusahaan dan membenturkan KEI dengan para tokoh masyarakat.
Menurut Jumadi, isu itu sengaja dipelintir oleh oknum tertentu untuk memframing opini publik agar seolah-olah para tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pelindung perusahaan. Padahal, pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai fungsi kehumasan.
“Kami murni menjalankan tugas kehumasan, yakni membangun hubungan baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah,” tegas Jumadi, Sabtu (1/11/2025).
Ia berharap masyarakat tidak saling mencurigai akibat isu tersebut, apalagi terhadap para tokoh agama yang selama ini justru menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Menurutnya, kabar bohong itu sangat disayangkan karena diduga sengaja didramatisir oleh oknum untuk merusak tatanan sosial di Kangean.
“Jika ada bukti atas isu tersebut, kami bersedia diusut tuntas melalui jalur hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Darsono, warga Desa Batu Guluk, Pulau Kangean, membenarkan bahwa kabar tersebut hanyalah drama yang digoreng pihak tertentu untuk menggiring opini masyarakat. Hingga kini, kata dia, belum diketahui siapa penyebar informasi bohong itu.
“Kami masih mencari siapa yang menyebarkan informasi itu, karena yang tersebar masih anonim,” jelasnya.
Darsono menambahkan, beberapa tokoh masyarakat kini tengah berupaya meluruskan kabar yang beredar agar masyarakat tidak bingung dengan informasi tumpang tindih.
“Dari berbagai framing yang muncul, masyarakat menjadi bingung karena banyak informasi tidak jelas sumbernya. Sebagian informasi itu juga tidak benar,” ujarnya.
Ia pun berharap masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu memverifikasi kebenarannya.
“Setiap informasi harus ada faktanya, jangan mudah terprovokasi,” tukasnya.
Lebih lanjut, Jumadi Achmad menjelaskan bahwa kegiatan seismik yang dilakukan KEI di wilayah Kepulauan Kangean saat ini masih dalam tahap pencarian data kandungan minyak dan gas bumi, bukan pengeboran sebagaimana isu yang berkembang di media sosial.
“Saat ini kegiatan seismik masih tahap pencarian data, belum ada pengeboran. Kami berharap masyarakat bijak menggunakan media sosial sebagai sarana menambah pengetahuan, bukan untuk memfitnah atau menjatuhkan pihak lain,” ungkapnya.
Jumadi sapaan akrabnya mengaku prihatin dengan maraknya informasi tidak benar yang beredar di media sosial, termasuk isu mengenai aliran dana miliaran rupiah kepada sejumlah tokoh masyarakat.
Ia menegaskan, KEI berkomitmen untuk transparan dan terbuka dalam setiap tahapan kegiatan.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar media dan masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan berita.
Menurutnya, jurnalis sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menulis agar pemberitaan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Kami sangat berharap media memberitakan secara berimbang. Sebaiknya konfirmasi dulu kepada kami, agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar,” tuturnya.
Sebelumnya, sempat beredar isu bahwa sejumlah tokoh menerima dana sebesar Rp30 miliar dari KEI. Kabar itu disebut sebagai framing jahat yang sengaja dimainkan untuk membenturkan tokoh agama dan masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Isu bahwa ada dana Rp30 miliar yang mengendap di salah satu tokoh agama itu sangat disesalkan. Isu tersebut tidak benar dan telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas Jumadi.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan Survei Seismik KEI telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Perusahaan juga menjalin komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat untuk memastikan semua kegiatan berjalan transparan dan aman.
“Perusahaan berkomitmen terus berkomunikasi secara terbuka dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
