JAKARTA, nusainsider.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana hasil pengembalian kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari tindak pidana korupsi akan dialokasikan untuk memperkuat sektor pendidikan nasional.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah dengan menambah anggaran beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Kebijakan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., yang menilai langkah Presiden Prabowo sangat visioner dan berkeadilan sosial.
“Mengembalikan uang hasil korupsi untuk pendidikan adalah bentuk keadilan sosial yang nyata. Ini bukan sekadar beasiswa, tapi investasi strategis bagi masa depan bangsa,” ujar Lia Istifhama, Rabu (22/10).
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini, pendidikan merupakan kunci utama membangun peradaban. Karena itu, kebijakan memperkuat LPDP harus disertai sistem seleksi dan distribusi yang lebih inklusif serta berpihak pada pemerataan kesempatan.
Ia menekankan agar penerima manfaat LPDP tidak hanya didominasi mahasiswa dari kota besar, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, kepulauan, dan kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Pendidikan berkualitas tidak boleh hanya milik mereka yang punya akses. Negara harus hadir memastikan anak-anak cerdas dari pelosok desa dan keluarga kurang mampu juga punya peluang yang sama,” tegasnya.
Senator yang dikenal aktif memperjuangkan isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan itu menyebut, LPDP berpotensi menjadi motor transformasi pengetahuan, riset, dan inovasi nasional, jika arah kebijakannya disinergikan dengan kebutuhan strategis pembangunan daerah dan sektor prioritas nasional.
“Beasiswa LPDP sebaiknya tidak hanya fokus pada studi di luar negeri, tapi juga memperkuat kapasitas riset dalam negeri. Termasuk bidang penting seperti pendidikan, pertanian, energi terbarukan, dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Selain soal pemerataan akses, Ning Lia juga menyoroti pentingnya pendampingan pasca-beasiswa. Menurutnya, banyak alumni LPDP yang memiliki kompetensi tinggi namun belum optimal terlibat langsung dalam pembangunan nasional.
“Pasca-studi, penerima LPDP harus diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi bangsa. Mereka perlu difasilitasi untuk berkontribusi di instansi pemerintah, dunia akademik, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan Presiden Prabowo yang mengarahkan dana hasil pemberantasan korupsi ke sektor pendidikan merupakan langkah strategis dan bernilai moral tinggi.
“Presiden Prabowo memberi pesan kuat bahwa hasil kejahatan negara harus dikembalikan untuk membangun bangsa, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan,” kata Ning Lia.
Lebih lanjut, peraih penghargaan Wakil Rakyat Terpopuler dan Disukai di Jawa Timur versi ARCI ini berharap pemerintah menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan LPDP.
“Setiap rupiah yang dikembalikan dari hasil korupsi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi pendidikan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Ning Lia menilai, kebijakan ini juga sejalan dengan semangat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober. Santri dan pelajar, menurutnya, merupakan bagian penting dari pembangunan moral, spiritual, dan intelektual bangsa.
“Membangun bangsa tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun manusia berilmu dan berkarakter. Santri, pelajar, dan mahasiswa adalah ujung tombak perubahan itu,” imbuhnya.
Ia berharap kebijakan Presiden Prabowo menjadi momentum besar untuk menata kembali arah pembangunan pendidikan nasional agar lebih berpihak pada pemerataan, kualitas, dan relevansi terhadap kebutuhan zaman.
“Mari kita pastikan dana pendidikan benar-benar menjadi cahaya pengetahuan bagi generasi penerus. Dengan pendidikan yang merata, Indonesia akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang jujur, berintegritas, dan berwawasan global,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
