MADURA, nusainsider.com — Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Jawa Timur XI, Slamet Ariyadi S,Ps.i Sampaikan aspirasi petani, pendidikan dan pembangunan Madura di gedung rapat paripurna DPR RI ke-30 senayan, jakarta, kamis 13 Juli 2023.
Diketahui, Rapat paripurna DPR RI ke-30 masa persidangan V (Lima) tahun 2022-2023 tersebut membahas agenda terkait Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan ( fit and proper test ) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028, dianjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
Slamet Ariyadi mewakili masyarakat madura menyampaikan bahwa pada bulan juli dan agustus 2023 ini kami masyarakat madura khususnya akan melaksanakan panen raya tembakau.
Maka dari itu, pihaknya meminta komitmen pemerintah untuk melakukan intervensi guna menekan harga jual tembakau yang sesuai dengan harapan rakyat.
Dan hal ini merupakan kewajiban dirinya guna membantu rakyat agar betul-betul Sejahtera. Karena petani sebagai punggung bangsa dan Negara ini, “kata Politisi muda asal madura saat penyampaian laporan rapat Paripurna DPR RI, kamis (13/23).
Dirinya menegaskan, tentunya pemerintah perlu juga melakukan intervensi kepada pubrikan agar supaya mereka bisa menyesuaikan harga tembakau yang stabil dan sesuai dengan harapan petani.
“Jangan sampai kita merasa bahagia diatas penderitaan para petani”, tegasnya.
Politisi muda kebanggaan madura melanjutkan bahwa indonesia termasuk salahsatu penghasil tanaman tembakau terbesar didunia, dan masyarakatnya menggantungkan hidup dari tembakau, khususnya Madura, kudus, jember, temanggu dan nusa tenggara Barat.
Akan tetapi, peran pemerintah terhadap nasib para petani tembakau madura belum optimal akibat kebijakan impor tembakau yang menyebabkan harga pasaran tembakau tidak optimal.
Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah khususnya eksekutif dan legislatif untuk memberikan suatu rumusan bagaimana ada regulasi yang mengatur tentang pertembakauan, “jelasnya.
Lebihlanjut, slamet sapaan akrabnya mempertanyakan sebagai rakyat dan mewakili petani, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu dikemanakan dan untuk apa.
Apakah DBHCHT tersebut untuk kesejahteraan masyarakat petani tembakau atau dialihkan kepada hal lain. Ini menjadi tandatanya besar sebagian masyarakat petani.
Adanya perda pertembakauan perlu ada sinkronisasi regulasi dari pusat, provinsi hingga daerah agar betul-betul dijadikan suatu ketetapan baku untuk masyarakat petani tembakau, khususnya Madura. ” Paparnya.
Selain itu, anggota DPR RI Fraksi PAN tersebut meminta pemerintah agar menunaikan janjinya untuk memberikan beasiswa bagi anak anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya saat pandemi.
Kemudian Slamet juga mengusulkan agar pemerintah dapat merealisasikan pembangunan di pulau Madura.
Sumber, Channel YouTube DPR RI
