SUMENEP, nusainsider.com — Puskesmas Gayam, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan setelah diketahui menganggarkan pengadaan pakaian adat atau “Barang Belanja Pakaian Adat” ditaksir mencapai sekitar Rp 49 juta pada tahun anggaran 2026.
Anggaran tersebut diketahui bersumber dari dana BLUD (red. Badan Layanan Umum Daerah) dan dinilai cukup fantastis jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mendesak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman Inaproc.co.id pengadaan tersebut masuk dalam pos belanja barang tahun 2026. Namun hingga kini belum diketahui secara rinci jumlah unit pakaian adat yang akan dibeli maupun spesifikasi barang yang dimaksud.
“Kemarin kami hanya diminta untuk mengirim ukuran blangkon, untuk baju adat kami tidak tahu,” ujar salah satu pegawai Puskesmas Gayam yang meminta namanya dirahasiakan.
Besarnya nilai anggaran itu memunculkan pertanyaan publik terkait asas efisiensi dan kepatutan penggunaan dana BLUD di lingkungan puskesmas.
Pasalnya, perbandingan mencolok terlihat di Puskesmas Nonggunong, Kabupaten Sumenep yang juga menganggarkan kebutuhan serupa, namun pagu anggaran yang tercantum hanya sebesar Rp 800 ribu.
Sejumlah Pegawai Puskesmas Nonggunongn diminta untuk membeli pakaian adat sendiri untuk memenuhi perintah keseragaman pakaian adat Pemkab Sumenep.
Perbedaan anggaran yang sangat jauh tersebut memicu dugaan adanya ketidakwajaran dalam penyusunan rencana belanja.
Koordinator Advokasi IKA PMII Sapudi, Mas’udi menilai dana puluhan juta rupiah untuk pakaian adat seharusnya dapat dialihkan pada kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih prioritas, seperti pengadaan obat-obatan, peningkatan fasilitas pasien, hingga alat kesehatan dasar.
“Kalau benar hanya untuk pakaian adat, anggaran Rp 49 juta itu sangat besar. Apalagi dibandingkan dengan puskesmas tetangga yang hanya ratusan ribu,” sergah Udi, sapaan akrab Mas’udi.
Manurut Udi, penggunaan dana BLUD sendiri sejatinya ditujukan untuk menunjang peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap pengeluaran diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi.
“Apalagi pakaian adat di sejumlah puskesmas Sumenep ini hampir setiap tahun dianggarkan, mulai dari batik tulis hingga pakaian adat kraton,” imbuhnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Puskesmas Gayam belum memberikan penjelasan resmi terkait rincian kebutuhan maupun dasar perhitungan anggaran pengadaan pakaian adat tersebut.
Penulis : Wafa
