DPRD Bogor Terjerat Kasus Penggelepan Dan Penipuan, Kasat Reskrim Polres Bogor Ungkap Begini

Senin, 29 Mei 2023 - 22:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohannes Redhoi Sigiro

Foto. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohannes Redhoi Sigiro

CIBINONG, nusainsider.com — Polres Bogor akhirnya angkat bicara soal kasus yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bogor berinisial EK. Yang mengejutkan, berkasnya akan segera dikirim ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Penyidik Satuan Reskrim Polres Bogor sudah menetapkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor, EK, sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dan atau penipuan. Selain EK, polisi juga mentersangkakan HM.

Informasi yang dihimpun awak media, saat ini tersangka EK menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, sementara HM adalah Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur. Keduanya sudah dilakukan penahanan.

“Mereka sudah kami tahan di ruang tahanan Mako Polres Bogor, berkasnya segera kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” ucap Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohannes Redhoi Sigiro kepada wartawan, Senin, 29 Mei 2023.

Yohanes Redhoi Sigiro menuturkan bahwa keduanya dijerat dengan Pasal 378, 372 dan atau 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

“Dua orang tersangka tersebut kami kenakan pasal penggelapan atau penipuan, ancaman hukuman penjaranya paling lama 4 tahun,” tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Jaya Protindo, Suhardi selaku pelapor, mendatangi Mahkamah Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor usai penahanan EK oleh pihak Polres Bogor.

Usai oknum DPRD EK ditahan, kami minta agar ia diberhentikan sementara hingga proses hukumnya inkracht.

Hal itu agar pihak kepolisian tidak sungkan mengambil tjndakan tegas dan terhambat proses penyelidikan atau penyidikan,” ujar Suhardi kepada wartawan, Minggu, 28 Mei 2023.

Baca Juga :  Dukung Modernisasi Pertanian, DKPP Sumenep Manfaatkan Aplikasi PETA-NI

Suhardi menuturkan, pihaknya juga siap memberikan bukti-bukti dan saksi, seperti yang diminta oleh Ketua dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor.

“Dengan bukti dan saksi yang kuat, kami harap agar mereka tidak melakukan intervensi hukum ke Polres Bogor,” tuturnya.

Loading

Berita Terkait

Menimbang Ulang Eksistensi Hiburan Dunia Malam : Tegas Menertibkan, Adil Menegakkan Aturan
OPINI : Sumenep, Dunia Malam Dan Ketidaksehatan
Cacat Substantif Pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terungkap Setelah Pelantikan: Perspektif Hukum Tata Negara
Dokumen Pendidikan Gibran Disorot MK, Surokim Dorong Pemeriksaan Etik KPU di DKPP
Forum Konfercab PMII Surabaya Memanas, Dugaan Pemukulan Kader Unair Mencuat
Dugaan Kamar Gratis untuk Konstituen Bikin Geger, LBH Desak Kesetaraan Pelayanan
Dari Sengketa Tanah Jemur Wonosari, Ning Lia Dorong Penguatan Perlindungan Hukum Warga
Dulu Mengkritik, Kini Berada di Dalam: Ketika Idealisme Diuji Kekuasaan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 01:02 WIB

OPINI : Sumenep, Dunia Malam Dan Ketidaksehatan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Cacat Substantif Pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terungkap Setelah Pelantikan: Perspektif Hukum Tata Negara

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:27 WIB

Dokumen Pendidikan Gibran Disorot MK, Surokim Dorong Pemeriksaan Etik KPU di DKPP

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:52 WIB

Forum Konfercab PMII Surabaya Memanas, Dugaan Pemukulan Kader Unair Mencuat

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 08:32 WIB

Dugaan Kamar Gratis untuk Konstituen Bikin Geger, LBH Desak Kesetaraan Pelayanan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 06:59 WIB

Dari Sengketa Tanah Jemur Wonosari, Ning Lia Dorong Penguatan Perlindungan Hukum Warga

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Dulu Mengkritik, Kini Berada di Dalam: Ketika Idealisme Diuji Kekuasaan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 09:29 WIB

Hampir Lima Tahun Diburu, Terduga Pelaku Pembunuhan Akhirnya Masuk Jerat Polisi

Berita Terbaru