SUMENEP, nusainsider.com — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai melakukan pengambilan sampel air dari sejumlah dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diuji di laboratorium.
Langkah ini dilakukan guna memastikan air yang digunakan aman dan layak, serta mencegah potensi keracunan seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
“Tentu kami tidak ingin ada kejadian serupa di Sumenep, apalagi ini menyangkut kesehatan anak sekolah,” ujar Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinkes P2KB Sumenep, Mulyadi, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, penggunaan air dalam proses penyediaan makanan di dapur MBG telah diatur ketat. Untuk keperluan memasak, air yang digunakan berasal dari air kemasan yang telah terdaftar dan diawasi oleh BPOM.
“Untuk memasak, air kemasan sudah menjadi standar. Jadi secara umum relatif aman,” tambahnya.
Namun, Mulyadi menyoroti penggunaan air sumur atau air tanah di sebagian dapur yang masih dipakai untuk mencuci sayur, buah, maupun peralatan makan seperti ompreng dan piring.
“Air tanah ini yang perlu kami pastikan. Kami ingin tahu apakah layak digunakan atau justru berisiko menimbulkan gangguan kesehatan,” tegasnya.
Air tanah dinilai rawan terkontaminasi bakteri dan zat pencemar karena tidak melalui proses pengolahan higienis. Kondisi tersebut dapat memicu risiko penyakit apabila digunakan tanpa pemeriksaan kualitas terlebih dahulu.
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan telah mengambil tiga sampel air dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tahap awal uji laboratorium.
Seluruh sampel tersebut akan diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep untuk mendeteksi keberadaan bakteri maupun kandungan kimia yang berpotensi membahayakan.
Proses uji laboratorium diperkirakan berlangsung sekitar dua pekan sebelum hasil kelayakan air diumumkan secara resmi kepada publik.
Selain pengambilan sampel air, Dinkes juga melakukan pendampingan teknis kepada pengelola dapur MBG agar seluruh kegiatan pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Saat ini, terdapat sekitar 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menaungi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep. Semuanya telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti kelayakan operasional dapur.
“Kami berharap seluruh dapur MBG di Sumenep memenuhi syarat higienis dan mendapatkan sertifikat laik sanitasi, agar distribusi makanan bergizi bisa berlangsung aman dan berkelanjutan,” tutup Mulyadi.
Penulis : Wafa
