SUMENEP, nusainsider.com — Menjelang akhir tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jember belum melaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal ini sangat di sayangkan mengingat Jember telah mendapatkan Predikat Kabupaten Layak Anak Nindya.
Sebelumnya, pada Jumat (20/09/24) lalu, PC KOPRI Jember telah melakukan Audiensi dengan pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di gedung DPRD Kabupaten Jember dalam rangka membahas terakit Penerapan Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Jember dalam kurun waktu satu tahun.
Tidak berlangsung lama setelah audiensi tersebut, pada (21/09/24), PC KOPRI Jember juga melakukan audiensi dengan Bupati Jember, yang mengungkapkan komitmennya untuk melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Perda KLA serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Jember Layak Anak (KLA).
Audiensi ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak pemerintah untuk melakukan perbaikan, meskipun hingga kini, hasil evaluasi yang dijanjikan belum juga disampaikan kepada publik.
Pembangunan di Kabupaten Jember, meskipun berkembang pesat, masih memiliki celah besar dalam pemenuhan hak anak. Hal ini mengarah pada terhambatnya upaya Jember untuk memenuhi kriteria Kabupaten Layak Anak (KLA).
Sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak di berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, pembangunan yang tidak ramah terhadap anak semakin memperlihatkan kesenjangan tersebut.
“Dalam Pelaksanaan PERDA KLA mengacu pada permenPPPA no.12 tahun 2022 dimana salah satunya adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif lebih khususnyanpada ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik, maka sudah sepatutnya dalam setiap Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Jember memperhatikan Ruang yang Ramah pada Anak,” ungkap Isna selaku Ketua Kopri Cabang Jember usai ditemui di Sekertariat PMII Jember.
Salah satu simbol dari pembangunan tersebut adalah Alun-Alun Jember Nusantara. Walaupun alun-alun ini diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, kenyataannya tidak menyediakan fasilitas yang ramah anak. Minimnya ruang bermain yang aman di alun-alun menunjukkan ketidakseimbangan antara aspek pembangunan fisik dan pemenuhan hak anak.
Keadaan ini memperburuk gambaran Kabupaten Jember yang seharusnya berkomitmen pada pemenuhan hak anak melalui ruang publik yang mendukung tumbuh kembang mereka.
Sementara itu, Ketua II Advokasi Gerakan KOPRI Cabang Jember, Nor Kamila menyatakan bahwa Pembangunan yang tidak ramah anak ini merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak anak, padahal ruang publik adalah tempat yang seharusnya menjadi hak mereka untuk bermain dan berkembang.
Tanpa fasilitas ini, Jember semakin jauh dari predikat Kabupaten Layak Anak.”Imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, PC KOPRI JEMBER mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerapan Perda KLA.
Kedua, menyampaikan kekecewaan atas pembangunan Alun-Alun Jember Nusantara yang tidak memperhatikan kebutuhan fasilitas ramah anak; dan ketiga, meminta semua pihak untuk lebih peduli terhadap pemenuhan hak anak demi terwujudnya Kabupaten Jember yang Layak Anak.
PC KOPRI Jember berharap, dengan adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan pembangunan, kabupaten Jember dapat lebih serius dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak, yang tentunya sejalan dengan tujuan dari Perda KLA dan produk hukum terkait lainnya, “Tutupnya.
Penulis : Mif
.
