Indonesia Darurat Korupsi, Rakyat Harus Bergerak! Ini Kata Nasional Corruption Watch (NCW)

- Pewarta

Senin, 4 Desember 2023 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, nusainsider.com  Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menilai maraknya korupsi terjadi di Rezim Jokowi memperkuat keyakinan bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak patut dipertahankan sebagai Presiden RI.

Dia memyebutkan pihaknya menyambut gembira keberanian mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo yang buka-bukaan soal kasus korupsi E-KTP Setya Novanto.

“Meskipun banyak yang menuding kesaksian Agus Rahardjo ini bernuansa politis dan tidak memiliki bukti yang kuat, tetapi kami menyakini Agus bicara sesuai fakta yang dialaminya pada masa itu,” kata Hanif dalam keterangannya, Senin (4/12).

Dia menyebutkan hal itu sudah kesekian kalinya Jokowi melanggar konstitusi dan UU 28 tahun 1999 terkait Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hanifa menjelaskan pihaknya dalam dua bulan terakhir sangat sangat gencar menyuarakan betapa korupnya oknum-oknum penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan Jokowi

Baca Juga :  Bahaya! Oknum PNS Di Pulau Sapudi Sumenep Jual Produk Expired

Dugaan NCW  sangat beralasan dengan banyaknya terduga korupsi yang sudah diungkapkan oleh DPP NCW, hingga hari ini, tidak satupun yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

“Sebut saja oknum menteri AH, DA, BL, ET dan PS, yang sebelumnya pernah kami ungkapkan dugaan KKN yang mereka lakukan, tetapi apa Jokowi peduli? Sudah pasti tidak peduli, lah, bagimana mau peduli kalau Jokowi juga ‘ikutan’ menabrak konstitusi demi kepentingan dinastinya,” kata Hanifa.

Menurut dia, pelanggaran konstitusi yang dilakukan sudah sangat merusak tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

“Perubahan yang sangat signifikan dari sikap Jokowi membuat banyak pihak menduga-duga bahwa dia ketakutan jika kekuasaan tidak berpihak kepadanya,” jelasnya.

Dalam paparannya, Hanifa menilai sudah selayaknya MPR, DPR, dan DPD untuk segera mengambil sikap tegas menghentikan kekuasaan yang berlebihan yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi melalui Sidang Istimewa (SI).

Baca Juga :  Wow! Kesaktian Pekerjaan Perbaikan Jalan Tamidung-Gapura Tengah Mirip Candi Prambanan

“Mundur secara terhormat atau dimakzulkan oleh rakyat, hanya itu pilihan yang dimiliki Jokowi saat ini,” kata Hanif.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) gara-gara menjerat politikus Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka rasuah kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Menurut Agus, Presiden Ketujuh RI itu menginginkan penyidikan kasus yang mendera Setnov -panggilan akrab Setya Novanto- dihentikan.

Agus menceritakan kisah itu saat menjadi tamu program Rossi yang ditayangkan Kompas TV pada Kamis (30/11/2023) malam.

Menurut Agus, suatu saat dirinya sebagai ketua KPK dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara.

“Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (menteri sekretaris negara, red),” tutur Agus.

Tokoh asal Magetan, Jawa Timur (Jatim), itu pun kaget karena ternyata dipanggil sendirian menemui Presiden Jokowi.

Menurut Agus, lazimnya seluruh pimpinan KPK hadir saat bertemu presiden.

“Saya heran, biasanya dipangil berlima, ini, kok, sendirian,” ucapnya.

Selain itu, Agus juga merasakan kejanggalan lainnya. Dia diminta masuk ke Istana Negara melalui pintu kecil di dekat masjid.

“Bukan lewat ruang wartawan,” imbuhnya.

Begitu memasuki ruangan kerja Presiden Jokowi di Istana Negara, Agus makin kaget.

“Presiden sudah marah,” kata Agus. “Beliau sudah teriak ‘hentikan’!”

Hal itu membuat Agus terheran-heran. Dia bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan kata ‘hentikan’ yang diteriakkan Presiden Jokowi itu.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh dihentikan itu kasusnya Pak Setnov, ketua DPR waktu itu,” tutur Agus

Loading

Berita Terkait

Potret 38 Kabupaten Se Jawa Timur, Sumenep Paling Sakti. Berikut Rahasia dan Buktinya
Viral Penolakan Masyarakat Bawean Atas Tudingan Budaya Thok Thok Sapi, Senator Jatim: Wajib Sebagai Pembelajaran
Harkitnas 2024, Lia Istifhama Dorong Generasi Muda Miliki Contigency Plan
Budi Global Siap Bertarung di Pilkada Kabupaten Solok
Pencabulan Siswi SMP, Ning Lia Harapkan Penegakan Hukum Sampai Tuntas
Stafsus Menang RI Tekankan Guru Agama Islam harus Adaptif di Era Digital
Kemendikbudristek Dorong Pemerintah dan Satuan Pendidikan Prioritaskan Keselamatan Murid
Hadiri Pelantikan PMII Lamongan, Ning Lia Dorong Generasi Z Berani Tampil di Depan Publik

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:15 WIB

Potret 38 Kabupaten Se Jawa Timur, Sumenep Paling Sakti. Berikut Rahasia dan Buktinya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:46 WIB

Viral Penolakan Masyarakat Bawean Atas Tudingan Budaya Thok Thok Sapi, Senator Jatim: Wajib Sebagai Pembelajaran

Senin, 20 Mei 2024 - 10:55 WIB

Harkitnas 2024, Lia Istifhama Dorong Generasi Muda Miliki Contigency Plan

Minggu, 19 Mei 2024 - 20:57 WIB

Budi Global Siap Bertarung di Pilkada Kabupaten Solok

Sabtu, 18 Mei 2024 - 09:21 WIB

Pencabulan Siswi SMP, Ning Lia Harapkan Penegakan Hukum Sampai Tuntas

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:24 WIB

Stafsus Menang RI Tekankan Guru Agama Islam harus Adaptif di Era Digital

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:20 WIB

Kemendikbudristek Dorong Pemerintah dan Satuan Pendidikan Prioritaskan Keselamatan Murid

Rabu, 15 Mei 2024 - 10:24 WIB

Hadiri Pelantikan PMII Lamongan, Ning Lia Dorong Generasi Z Berani Tampil di Depan Publik

Berita Terbaru