Wow, Segini Jatah Uang Makan Para Menteri Presiden Jokowi Sekali Rapat

- Pewarta

Sabtu, 20 Mei 2023 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sri Mulyani sahkan aturan jatah makan menteri sekali rapat (ilustrasi non-relevan). (Dok/kemenkeu.go.id)

Sri Mulyani sahkan aturan jatah makan menteri sekali rapat (ilustrasi non-relevan). (Dok/kemenkeu.go.id)

JAKARTA, Nusainsider.com Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya telah menetapkan aturan baru berupa jatah ‘uang makan’ bagi para menteri dalam melakukan rapat maupun pertemuan.

Dalam aturan yang diterbitkan Sri Mulyani, jatah uang makan menteri tersebut tertuang untuk mengatur besaran nominal sekali bertugas.

Aturan terbitan Sri Mulyani itu sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Itu artinya, nominal uang makan menteri setiap kali menggelar rapat tidak berubah seperti tahun anggaran sebelumnya pada 2023 dan 2022.

“Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman,” tulis dalam lampiran PMK itu, dikutip Klik Pendidikan pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Tentu informasi demikian tak jarang absen dari pengetahuan publik tanah air, sehingga mengundang rasa penasaran selama ini.

Lantas berapa besaran nominal biaya untuk rapat menteri? Berikut rinciannya.

Untuk satuan biaya konsumsi rapat maupun pertemuan koordinasi tingkat Menteri, Eselon I atau setara sebesar Rp159.000 per orang.

Adapun rinciannya itu terdiri dari biaya makan sebesar Rp110.000 dan biaya kudapan (snack) sebesar Rp49.000.

Sebagai penjelasan, satuan biaya konsumsi rapat maupun pertemuan menteri, eselon I dan setaranya itu diperuntukkan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan juga minuman.

Termasuk juga, besaran nominal biaya tersebut digunakan paling singkat untuk kebutuhan rapat paling singkat selama dua jam.

“Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024,” tulis Pasal 1 dalam lampiran PMK.

Loading

Baca Juga :  Aksi Begal Terulang Kembali Di Wilayah Ini, Polsek Dan Pemerintah Setempat Terkesan Tutup Mata

Berita Terkait

Miskomunikasi, Kades JA dan RP Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan
PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara
Diduga Kontrak Belanja Pemeliharaan TA 2017 Dipecah, Aroma Rp.2,6 M Lebih Di RSUP H Adam Malik Membusuk
Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa: Komitmen untuk Proses yang Jujur dan Adil
Menteri ESDM Resmikan Kegiatan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip Blok Cepu
Dipastikan Ikut BK PON XXI, Ketua Asprov PSSI Jatim Mengapresiasi KONI Pusat dan Gubernur
RJ Dikabulkan, Kajari Sumenep Kembalikan 2 Warga pada Keluarga Masing Masing
Kisruh! Dugaan Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap di Kabupaten Sumenep, Ini Faktanya

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 09:14 WIB

Miskomunikasi, Kades JA dan RP Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan

Minggu, 3 Maret 2024 - 18:19 WIB

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Maret 2024 - 18:15 WIB

Diduga Kontrak Belanja Pemeliharaan TA 2017 Dipecah, Aroma Rp.2,6 M Lebih Di RSUP H Adam Malik Membusuk

Sabtu, 2 Maret 2024 - 21:16 WIB

Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa: Komitmen untuk Proses yang Jujur dan Adil

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:14 WIB

Menteri ESDM Resmikan Kegiatan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip Blok Cepu

Sabtu, 2 Maret 2024 - 08:58 WIB

RJ Dikabulkan, Kajari Sumenep Kembalikan 2 Warga pada Keluarga Masing Masing

Jumat, 1 Maret 2024 - 21:36 WIB

Kisruh! Dugaan Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap di Kabupaten Sumenep, Ini Faktanya

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:04 WIB

Jelang Rekap Suara Provinsi, Ning Lia: Perjuangan Para Saksi InsyaAllah Pengantar Kemenangan

Berita Terbaru

Nasional

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:19 WIB