TANGERANG SELATAN, nusainsider.com — Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Forum ini menghadirkan sejumlah akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk membahas dinamika dan tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik kontemporer.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan akademisi Robertus Robet.
Dari unsur parlemen turut hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seperti Andreas Hugo Pareira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Dedi Iskandar Batubara, Heri Gunawan, Endang Thohari, dan Saadiah Uluputty.
Sementara dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hadir Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi, serta Senator Jawa Timur Lia Istifhama.
Dalam pemaparannya, Yasonna menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi serta perjalanan praktik demokrasi itu sendiri.
Menurutnya, sejak era reformasi tahun 1999 hingga saat ini Indonesia terus menjalani proses panjang dalam memperkuat sistem demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu.
Ia menjelaskan bahwa FGD tersebut digelar untuk menghimpun berbagai perspektif akademik agar kajian Badan Pengkajian MPR RI menjadi lebih tajam dan komprehensif.
“Dengan mengundang para akademisi dan pakar, kami berharap sistem checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan seimbang. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi referensi penting untuk melihat arah demokrasi Indonesia ke depan,” ujar Yasonna.
Ia juga menyoroti fenomena “Slipping Down Democracy” atau penurunan kualitas demokrasi meskipun sistem politik terlihat stabil. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, dalam sesi tanggapan menilai bahwa peringatan mengenai potensi kemunduran demokrasi harus disikapi secara serius oleh seluruh elemen bangsa.
“Jika disampaikan adanya ancaman kemunduran demokrasi, maka ini bukan persoalan ringan. Relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi kita,” ujarnya.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu juga menyoroti sejumlah tantangan dalam praktik demokrasi, salah satunya tingginya biaya politik yang dinilai tidak selalu sebanding dengan kualitas representasi politik.
Menurutnya, fenomena pragmatisme politik tidak terlepas dari budaya immediacy, yakni kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.
Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat public trust atau kepercayaan publik yang belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, masyarakat sering menilai kepemimpinan dari manfaat yang dapat dirasakan secara cepat.
Namun demikian, Ning Lia mengingatkan bahwa pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi melahirkan praktik bargaining politik yang tidak sehat.
“Bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus memastikan kedaulatan rakyat benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa, di tengah pragmatisme politik dan pola politik saudagar yang masih memengaruhi preferensi publik,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa kenegarawanan atau statesmanship dalam proses demokrasi.
Menurutnya, pemimpin tidak hanya berpikir tentang kekuasaan, tetapi juga tentang masa depan bangsa dan generasi mendatang.
Ia menambahkan, jika prinsip tersebut dapat dijalankan, maka cita-cita tentang negara kebajikan (virtuous state) sebagaimana digagas filsuf Yunani kuno Plato dapat menjadi inspirasi dalam membangun praktik demokrasi yang lebih bermartabat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya, bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” tegasnya.
Penulis : Wafa
