SUMENEP, nusainsider.com — Di tengah langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang kembali menjajaki dukungan program baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, sejumlah kalangan mengingatkan agar pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi sejumlah proyek sektor perikanan yang dinilai gagal dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan Integrated Cold Storage (ICS) di Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.
Fasilitas pengolahan dan penyimpanan ikan yang dibangun melalui dana APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 dengan nilai sekitar Rp16 miliar tersebut kini disebut hanya menyisakan bangunan fisik dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat nelayan.
Tak hanya itu, pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, muncul kekhawatiran terhadap nasib Bangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang berada di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang.
Bangunan yang digadang-gadang menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan itu hingga kini belum terlihat dimanfaatkan secara maksimal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, bangunan KNMP tersebut bahkan disebut belum dilakukan serah terima dari pihak kontraktor kepada pengelola lantaran masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung.
Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Andriyadi, menilai persoalan pemanfaatan anggaran APBN di sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Persoalan anggaran APBN yang dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Sumenep selalu berakhir buruk. Bahkan nominalnya bukan sedikit, mayoritas di atas Rp10 miliar, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” kata Andriyadi kepada media ini, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, upaya pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada pemerintah pusat, khususnya KKP RI, patut diapresiasi karena mampu menghadirkan berbagai program pembangunan ke daerah.
Namun, keberhasilan menghadirkan anggaran harus dibarengi dengan kemampuan mengelola dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Kami mengapresiasi kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan program pusat. Tetapi negara tentu tidak sembarangan mengucurkan anggaran bernilai fantastis tanpa perencanaan dan pengawasan yang jelas. Jangan sampai bangunan-bangunan yang dibangun justru berubah menjadi monumen proyek yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Andriyadi menilai berbagai proyek perikanan yang mangkrak atau tidak berfungsi optimal berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara apabila tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
Karena itu, ia mendesak DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap program yang bersumber dari APBN di Kabupaten Sumenep.
“Uang negara yang digelontorkan ke daerah harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah berakhir mubazir karena lemahnya pengawasan dan pengelolaan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya meminta KKP RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program perikanan yang telah berjalan di Kabupaten Sumenep sebelum kembali menggelontorkan proyek baru.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap program yang telah dibangun benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat sektor ekonomi maritim daerah.
Andriyadi berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan program melalui pendampingan, pengawasan, serta penguatan kapasitas pengelola di tingkat daerah.
“Ke depan kami berharap setiap program yang dibiayai APBN benar-benar memberi manfaat bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Jangan hanya selesai dibangun, tetapi harus hidup, produktif, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sebagaimana tujuan awal pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep maupun pengelola proyek terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi terkini pemanfaatan fasilitas ICS di Desa Longos maupun progres operasional Bangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Dapenda yang dikerja CV Cendana Indah asal kabupaten Sampang.
Penulis : Wafa
