Jusuf Kalla Singgung Pentingnya Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia, Begini Katanya

Sabtu, 20 Mei 2023 - 17:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. (Foto: Tangkapan layar youtube PKSTV)

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. (Foto: Tangkapan layar youtube PKSTV)

JAKARTA, Nusainsider.com Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

Dia menilai meski Indonesia sudah merdeka dan bersatu 77 tahun silam, namun terdapat potensi konflik yang bisa terjadi kapan saja akibat masyarakat yang merasa tak mendapatkan keadilan.

JK kemudian menyinggung kejadian 15 konflik besar di Indonesia yang memakan banyak korban dan mayoritas karena masalah ketidakadilan.

“Poso bukan konflik agama mulanya, tapi konflik keadilan politik. Jadi keadilan adalah pondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan adalah selalu menjadi tujuan bangsa apa saja,” kata JK dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5).

Baca Juga :  DPP PAN Konsisten Pemilu 2024 Menggunakan Sistem Klasik

JK kemudian menyinggung peran partai politik dalam sistem pemerintahan yang menurutnya harus memiliki tujuan menciptakan keadilan Indonesia. Ia meminta agar keadilan bangsa dan negara menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepenuhnya.

JK kemudian menyinggung soal pentingnya perubahan dalam setiap era.

Namun perubahan itu dengan syarat harus menyempurnakan apa yang kurang dari zaman sebelumnya. Ia juga menyinggung lengsernya Presien pertama dan kedua Indonesia akibat revolusi yang terus terjadi.

Baca Juga :  Dari Sumenep ke IKN, Kepala Desa Belajar Model Koperasi dan Ketahanan Pangan Nasional

“Tahun 1966 menjatuhkan Bung Karno, tahun 1998 menjatuhkan Pak Harto. Suatu kebiasaan yang kurang baik bagi satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan-pembatasan (masa jabatan presiden), siapa pun yang ingin keluar dari batasan itu, berarti melanggar kehendak rakyat,” ujarnya.

Diketahui, Soekarno akhirnya meneken Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 lalu yang memberikan kuasa kepada Soeharto saat itu untuk mengambil segala tindakan apa pun untuk menstabilkan keadaan. Dalam Sidang Istimewa Maret 1967, Soekarno akhirnya diputuskan lengser dari kekuasaan.

Baca Juga :  Refleksi Harlah Pancasila, Arif Firmanto Sampaikan Rahasia Kokohnya Bangsa Indonesia

Sedangkan Soeharto diketahui mundur setelah peristiwa Mei 1998 dan muncul krisis ekonomi di Asia Tenggara. Soeharto akhirnya menyatakan turun dari kekuasaan setelah krisis hebat melanda Indonesia, baik di sisi sosial dan ekonomi.

Loading

Berita Terkait

SKK Migas Jabanusa Gelar Forum Strategis, Bahas Keseimbangan Energi dan Fiskal Kabupaten Pesisir
Sumenep Bidik Lompatan Ekonomi Maritim, Pulau Pagerungan Kecil Diusulkan Jadi Kampung Industri Perikanan
Aksi BEM Jabodetabek Memanas, Mahasiswa Minta Presiden Prabowo Akui Kesalahan Pemerintah
Usai Eks Pimpinan BGN Jadi Tersangka, Dugaan Praktik Jual Beli Titik MBG Mulai Terkuak Libatkan DPR RI Asal Madura
Presiden! KEK Tembakau: Jalan Pulang Ekonomi Madura
Madura Tidak Boleh Tertinggal, KEK Adalah Harapan Baru
Fakta Mengejutkan KPK: Mayoritas Koruptor Biayai Selingkuhan dari Uang Haram
Warga Berburu Lebih Awal, Harga Kambing Sudah Melambung

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 23:28 WIB

SKK Migas Jabanusa Gelar Forum Strategis, Bahas Keseimbangan Energi dan Fiskal Kabupaten Pesisir

Kamis, 18 Juni 2026 - 19:38 WIB

Sumenep Bidik Lompatan Ekonomi Maritim, Pulau Pagerungan Kecil Diusulkan Jadi Kampung Industri Perikanan

Sabtu, 13 Juni 2026 - 06:19 WIB

Aksi BEM Jabodetabek Memanas, Mahasiswa Minta Presiden Prabowo Akui Kesalahan Pemerintah

Minggu, 7 Juni 2026 - 10:55 WIB

Usai Eks Pimpinan BGN Jadi Tersangka, Dugaan Praktik Jual Beli Titik MBG Mulai Terkuak Libatkan DPR RI Asal Madura

Kamis, 4 Juni 2026 - 16:16 WIB

Presiden! KEK Tembakau: Jalan Pulang Ekonomi Madura

Selasa, 12 Mei 2026 - 00:58 WIB

Madura Tidak Boleh Tertinggal, KEK Adalah Harapan Baru

Senin, 20 April 2026 - 06:15 WIB

Fakta Mengejutkan KPK: Mayoritas Koruptor Biayai Selingkuhan dari Uang Haram

Minggu, 19 April 2026 - 07:36 WIB

Warga Berburu Lebih Awal, Harga Kambing Sudah Melambung

Berita Terbaru