SUMENEP, nusainsider.com — Gempa bumi yang mengguncang wilayah Sumenep dan Pulau Sapudi pada 30 September 2025 kembali menyadarkan masyarakat bahwa Pulau Madura bukanlah wilayah bebas gempa.
Getaran berkekuatan magnitudo 6,0 itu menimbulkan kepanikan dan kerusakan di sejumlah titik.
Sejumlah catatan sejarah dan arsip kolonial menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan di Madura sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum sistem pencatatan modern seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdiri.
Artinya, Madura telah lama berada dalam kawasan aktif secara seismik.
Wilayah Sumenep dan sekitarnya, termasuk Pulau Sapudi, beberapa kali mengalami gempa kuat akibat pergerakan sesar aktif bawah laut. Sesar tersebut dikenal sebagai zona Rembang–Madura–Kangean–Sakala (RMKS) yang membentang di bagian utara perairan Jawa Timur.
Catatan lama menyebutkan, pada tahun 1863, gempa besar mengguncang Pamekasan dan Sumenep hingga menimbulkan kerusakan luas di permukiman penduduk. Kejadian itu menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah Madura abad ke-19.
Berbagai surat kabar kolonial Belanda pun turut mencatat serangkaian gempa di wilayah ini. Arsip menunjukkan Madura sudah berkali-kali diguncang sejak akhir abad ke-19, bahkan sebelum istilah mitigasi bencana dikenal secara luas.
Pada tahun 1881, surat kabar Java-bode edisi 1 November memberitakan gempa di wilayah Madura. Lalu pada 1883, Soerabaijasch Handelsblad 13 Juni juga melaporkan kejadian serupa yang dirasakan cukup kuat di Sumenep dan sekitarnya.
Selanjutnya, pada 1891, surat kabar De Locomotief 17 Maret menulis laporan gempa Sumenep–Sapudi yang menyebabkan sejumlah rumah roboh. Sementara gempa 1896 dan 1904 juga tercatat di berbagai media Hindia Belanda sebagai bencana yang mengguncang pesisir timur Madura.
Memasuki era 1935–1936, arsip kolonial kembali mendokumentasikan dua kali kejadian gempa di wilayah Madura, memperkuat bukti bahwa aktivitas seismik di kawasan ini bukanlah hal baru. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan kontinuitas kegempaan di Madura dari masa ke masa.
Dalam catatan modern, BMKG mencatat sejumlah gempa besar yang kembali terjadi di Sumenep dan sekitarnya. Salah satunya pada 11 Oktober 2018, gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Pulau Sapudi, menewaskan tiga orang dan merusak 210 rumah.
Kemudian pada 2 Maret 2019, gempa berkekuatan 5,0 juga melanda wilayah ini dan menyebabkan enam rumah warga mengalami kerusakan.
Aktivitas seismik tersebut berlanjut hingga 30 September 2025, ketika gempa berkekuatan 6,0 kembali mengguncang Sumenep dan menyebabkan 22 rumah rusak serta tiga warga terluka.
Kepala BMKG Tanjung Perak Surabaya, Daryanto, menegaskan bahwa aktivitas seismik di Madura harus menjadi perhatian serius. Selain akibat sesar RMKS, gempa-gempa menengah hingga dalam juga dapat dipicu oleh subduksi Lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia di selatan Jawa.
“Kami berkomitmen menguatkan kapasitas para nelayan dan masyarakat maritim agar selalu siaga, waspada, dan siap selamat dalam menghadapi ancaman gempa bumi,” ujarnya menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Stasiun Geofisika Pasuruan secara rutin menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) di berbagai daerah.
Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bencana di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah, terutama di kawasan rawan gempa seperti Madura.
“Melalui SLG, kami ingin membangun budaya sadar, siaga, dan selamat. Edukasi ini penting agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi,” tambah Daryanto, menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbasis pengetahuan.
Kegiatan SLG terakhir dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan dan mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Ke depan, kegiatan serupa ditargetkan menjangkau seluruh wilayah Madura, terutama daerah pesisir seperti Sumenep dan Pulau Sapudi yang berdekatan dengan pusat aktivitas seismik.
Upaya mitigasi ini dinilai para ahli sebagai langkah paling efektif dalam menekan risiko korban jiwa dan kerusakan. Pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan di sekolah, pemerintah desa, hingga kelompok nelayan menjadi kunci membangun budaya tangguh menghadapi bencana.
Selain edukasi, penguatan infrastruktur tahan gempa dan sistem peringatan dini juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan BMKG dalam memperbarui peta risiko dan menyiapkan jalur evakuasi di wilayah pesisir.
Melihat panjangnya sejarah kegempaan di Madura, kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana perlu terus ditumbuhkan. Gempa bukan hanya peristiwa alam yang datang tiba-tiba, tetapi fenomena yang memiliki pola dan bisa diantisipasi melalui pengetahuan.
Sejarah panjang gempa di Pulau Garam ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi generasi kini. Dengan kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi yang kuat, masyarakat Madura diharapkan mampu hidup lebih aman, waspada, dan selamat di tengah ancaman alam yang selalu ada.
Penulis : Wafa
