SURABAYA, nusainsider.com — Isu besarnya anggaran pendidikan bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah kembali menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, membagikan refleksi pribadinya terkait perjalanan akademik yang ia tempuh dengan biaya relatif terjangkau di dalam negeri.
“Alhamdulillah, saya dari S1 sampai S3 tidak membutuhkan biaya besar. Bahkan bisa dibilang hanya jutaan rupiah dari dana pribadi. Yang saya rasakan adalah berkahnya, bukan gengsinya,” ujar Lia saat ditemui di Surabaya, Kamis (26/02/2026).
Ia mengisahkan, saat menempuh pendidikan sarjana, dirinya berkuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Airlangga, dan STID Taruna Surabaya. Saat itu, biaya kuliah per semester yang ia keluarkan tidak sampai Rp1,5 juta.
“Di IAIN sekitar Rp450 ribu, di Unair sekitar Rp750 ribu, dan di STID Taruna sekitar Rp200 ribu. Totalnya waktu itu tidak sampai satu setengah juta per semester. Bahkan saat menyusun skripsi, saya bekerja untuk membiayai kuliah sendiri,” tuturnya.
Untuk jenjang magister (S2), Lia memperoleh beasiswa studi dalam negeri sehingga tidak mengeluarkan biaya pribadi. Sementara saat menempuh pendidikan doktoral (S3), ia mendapatkan bantuan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPP) selama satu tahun.
Meski demikian, tetap ada dana pribadi yang digunakan hingga belasan juta rupiah. Secara keseluruhan, ia memperkirakan total dana pribadi yang dikeluarkan hingga meraih gelar doktor sekitar Rp30 juta.
Menurut Lia, pengalamannya tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi tidak selalu identik dengan biaya mahal atau harus ditempuh di luar negeri.
Ia menekankan pentingnya membangun kualitas sumber daya manusia tanpa terjebak pada gengsi akademik.
“Banyak tokoh nasional lahir dari kampus-kampus dalam negeri. Pendidikan itu soal kesungguhan, integritas, dan kontribusi setelah lulus, bukan sekadar mahalnya biaya,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan perguruan tinggi dalam negeri agar semakin kompetitif dan menjadi pilihan utama generasi muda Indonesia.
Kebijakan pendidikan, lanjutnya, harus tetap berorientasi pada pemerataan manfaat serta efektivitas penggunaan anggaran.
“Yang utama adalah keberkahan ilmunya dan manfaatnya bagi masyarakat. Tanpa gengsi, tapi berdampak,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
