SUMENEP, nusainsider.com — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat.
Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu para pengendara, tetapi juga memicu kemacetan lalu lintas di sejumlah titik.
Fenomena antrean kendaraan itu dipicu oleh sering kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar di beberapa SPBU. Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan dua jenis BBM yang menjadi kebutuhan utama tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, memastikan bahwa kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Sumenep tidak mengalami pengurangan.
“Kuota BBM jenis Pertalite dan Solar tetap, tidak berkurang dibandingkan sebelumnya,” ujar Dadang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2026).
Menurut Dadang, yang beberapa hari lalu terpilih sebagai Kepala PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), meningkatnya antrean kendaraan di SPBU bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari pemerintah maupun pihak Pertamina.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan antrean lebih dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan.
“Dengan adanya kenaikan harga Pertamax, sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Itu yang menyebabkan permintaan Pertalite meningkat dibandingkan biasanya,” ungkapnya.
Selain faktor peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi, tingginya mobilitas masyarakat juga dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi bahan bakar di sejumlah SPBU.
Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi, baik untuk kebutuhan pekerjaan, perdagangan, maupun perjalanan antarwilayah, turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap Pertalite dan Bio Solar.
Karena itu, Dadang mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar, terutama bagi kendaraan yang tidak termasuk kategori penerima subsidi.
Menurutnya, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kami berharap ada kesadaran kolektif dari masyarakat, khususnya pengguna BBM non-subsidi, agar penggunaan BBM subsidi benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ketepatan sasaran dalam penggunaan BBM subsidi merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga ketersediaan stok Pertalite dan Solar di Kabupaten Sumenep.
Apabila penggunaan BBM subsidi dapat dikendalikan sesuai aturan yang berlaku, maka potensi terjadinya antrean panjang maupun kekosongan stok di SPBU dapat diminimalkan.
“Ketepatan sasaran penggunaan BBM subsidi sangat penting agar ketersediaan Pertalite dan Solar tetap terjaga serta tidak menimbulkan antrean panjang yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata Dadang, juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memantau distribusi BBM di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Pemkab berharap seluruh elemen masyarakat turut mendukung upaya pengawasan distribusi BBM subsidi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima.
Dengan sinergi antara pemerintah, pihak penyedia BBM, dan masyarakat, diharapkan kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Sumenep dapat segera teratasi serta aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal.
Penulis : Wafa
