Puan Maharani Respon Putusan MK Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbukan

- Pewarta

Jumat, 16 Juni 2023 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, nusainsider.com Ketua DPR RI Puan Maharani merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi UU Pemilu, sehingga sistem pemilu tetap dengan proporsional terbuka. Ia mengajak agar semua pihak menghormati perbedaan pendapat.

“Mari saling menghormati perbedaan pendapat dan berdialog dengan baik. Kita rayakan Pemilu 2024 dengan semangat untuk memajukan Indonesia tercinta,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Puan yang juga merupakan Ketua DPP PDIP itu yakin melalui pemilu yang demokratis, setiap suara akan didengar, dan keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan kolektif dan kesejahteraan seluruh bangsa. Ia menegaskan DPR menghormati dan siap menjalankan amanah putusan MK.

“DPR RI taat pada konstitusi negara,” ucapnya.

Baca Juga :  Soal Cawapres Ganjar ; PPP Ungkap 2 Nama Usulan Selain Sandiaga Uno

Puan juga mendorong semua taat pada konstitusi dengan menerima putusan MK. Menurut Puan, hal ini demi mendorong kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dalam semangat kebersamaan, semua pihak berupaya membangun demokrasi berkualitas yang mewujudkan keadilan, keterwakilan yang baik, dan kebebasan berpendapat,” tuturnya.

Sebelumnya, MK menolak permohonan uji materi terhadap pasal yang mengatur sistem pemilu dalam UU Pemilu 7/2017. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu.

Menurut mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

Baca Juga :  Kajaksaan Negeri Jaktim Laksanakan Pelayanan Tilang Dilokasi Ini

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu hakim konstitusi Arief Hidayat. Ia mendorong sistem pemilu proporsional terbuka terbatas.

Loading

Berita Terkait

Bioskop Ipar Adalah Maut Tayang di Sumenep, Mau? Segera Pesan Ticket disini
SKK Migas Tetapkan Standarisasi Pengukuran CO2 Pada Program CCS/CCUS
Achmad Fauzi Bersama Faisal Muhlis Terima Rekomendasi dari DPP PAN Sebagai Cabup dan Cawabup 2024
Film Menarik Tanah Air Berjudul Ipar Adalah Maut Mengunggah Keseruan, Ini Cara Nontonnya
SKK Migas Terus Mendorong Pelaksanaan Peningkatan TKDN di Hulu Migas
di Hadiri 1500 Peserta, Kegiatan IOG SCM SUMMIT 2024 Tingkatkan Efisiensi Melalui Keterbukaan dan Sinergi Berlangsung Sukses
Viral Vidio Aksi Mahasiswa Bubarkan Kegiatan Bimtek Se Kab. Palas, Diduga Dana 12 M Diselewengkan
Pengawasan Anak Putus Sekolah di Kota Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:00 WIB

Bioskop Ipar Adalah Maut Tayang di Sumenep, Mau? Segera Pesan Ticket disini

Rabu, 19 Juni 2024 - 20:49 WIB

SKK Migas Tetapkan Standarisasi Pengukuran CO2 Pada Program CCS/CCUS

Rabu, 19 Juni 2024 - 16:48 WIB

Achmad Fauzi Bersama Faisal Muhlis Terima Rekomendasi dari DPP PAN Sebagai Cabup dan Cawabup 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 16:41 WIB

Film Menarik Tanah Air Berjudul Ipar Adalah Maut Mengunggah Keseruan, Ini Cara Nontonnya

Selasa, 11 Juni 2024 - 22:11 WIB

SKK Migas Terus Mendorong Pelaksanaan Peningkatan TKDN di Hulu Migas

Selasa, 11 Juni 2024 - 20:17 WIB

di Hadiri 1500 Peserta, Kegiatan IOG SCM SUMMIT 2024 Tingkatkan Efisiensi Melalui Keterbukaan dan Sinergi Berlangsung Sukses

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:34 WIB

Viral Vidio Aksi Mahasiswa Bubarkan Kegiatan Bimtek Se Kab. Palas, Diduga Dana 12 M Diselewengkan

Jumat, 7 Juni 2024 - 10:05 WIB

Pengawasan Anak Putus Sekolah di Kota Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara

Berita Terbaru