Puan Maharani Respon Putusan MK Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbukan

- Pewarta

Jumat, 16 Juni 2023 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, nusainsider.com Ketua DPR RI Puan Maharani merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi UU Pemilu, sehingga sistem pemilu tetap dengan proporsional terbuka. Ia mengajak agar semua pihak menghormati perbedaan pendapat.

“Mari saling menghormati perbedaan pendapat dan berdialog dengan baik. Kita rayakan Pemilu 2024 dengan semangat untuk memajukan Indonesia tercinta,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Puan yang juga merupakan Ketua DPP PDIP itu yakin melalui pemilu yang demokratis, setiap suara akan didengar, dan keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan kolektif dan kesejahteraan seluruh bangsa. Ia menegaskan DPR menghormati dan siap menjalankan amanah putusan MK.

“DPR RI taat pada konstitusi negara,” ucapnya.

Baca Juga :  Soal Cawapres Ganjar ; PPP Ungkap 2 Nama Usulan Selain Sandiaga Uno

Puan juga mendorong semua taat pada konstitusi dengan menerima putusan MK. Menurut Puan, hal ini demi mendorong kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dalam semangat kebersamaan, semua pihak berupaya membangun demokrasi berkualitas yang mewujudkan keadilan, keterwakilan yang baik, dan kebebasan berpendapat,” tuturnya.

Sebelumnya, MK menolak permohonan uji materi terhadap pasal yang mengatur sistem pemilu dalam UU Pemilu 7/2017. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu.

Menurut mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

Baca Juga :  Kajaksaan Negeri Jaktim Laksanakan Pelayanan Tilang Dilokasi Ini

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu hakim konstitusi Arief Hidayat. Ia mendorong sistem pemilu proporsional terbuka terbatas.

Loading

Berita Terkait

Miskomunikasi, Kades JA dan RP Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan
PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara
Diduga Kontrak Belanja Pemeliharaan TA 2017 Dipecah, Aroma Rp.2,6 M Lebih Di RSUP H Adam Malik Membusuk
Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa: Komitmen untuk Proses yang Jujur dan Adil
Menteri ESDM Resmikan Kegiatan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip Blok Cepu
Dipastikan Ikut BK PON XXI, Ketua Asprov PSSI Jatim Mengapresiasi KONI Pusat dan Gubernur
RJ Dikabulkan, Kajari Sumenep Kembalikan 2 Warga pada Keluarga Masing Masing
Kisruh! Dugaan Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap di Kabupaten Sumenep, Ini Faktanya

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 09:14 WIB

Miskomunikasi, Kades JA dan RP Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan

Minggu, 3 Maret 2024 - 18:19 WIB

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Maret 2024 - 18:15 WIB

Diduga Kontrak Belanja Pemeliharaan TA 2017 Dipecah, Aroma Rp.2,6 M Lebih Di RSUP H Adam Malik Membusuk

Sabtu, 2 Maret 2024 - 21:16 WIB

Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa: Komitmen untuk Proses yang Jujur dan Adil

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:14 WIB

Menteri ESDM Resmikan Kegiatan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip Blok Cepu

Sabtu, 2 Maret 2024 - 08:58 WIB

RJ Dikabulkan, Kajari Sumenep Kembalikan 2 Warga pada Keluarga Masing Masing

Jumat, 1 Maret 2024 - 21:36 WIB

Kisruh! Dugaan Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap di Kabupaten Sumenep, Ini Faktanya

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:04 WIB

Jelang Rekap Suara Provinsi, Ning Lia: Perjuangan Para Saksi InsyaAllah Pengantar Kemenangan

Berita Terbaru

Nasional

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:19 WIB