SUMENEP, nusainsider.com — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Khairul Anwar, menekankan pentingnya kemandirian desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di tengah kebijakan pemotongan anggaran hingga 70 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru harus dimaknai sebagai momentum bagi pemerintah desa untuk berpikir lebih visioner serta berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Ia menilai, desa dan pemerintah kabupaten pada dasarnya diharapkan mampu menjadi wilayah yang mandiri secara finansial.
“Jika desa sudah mandiri secara finansial, maka pembangunan desa bisa berjalan lebih berkelanjutan karena tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pusat,” ujar Khairul Anwar, Minggu (18/1/2026).
Ia mengungkapkan, selama ini tingkat ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat masih tergolong tinggi. Bahkan, sekitar 95 persen pendanaan desa di Kabupaten Sumenep masih bersumber dari transfer pusat, baik melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi desa untuk mulai mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Penguatan kreativitas dan inovasi dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi persaingan antar desa serta dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
Khairul Anwar menegaskan, potensi sumber daya alam yang melimpah di Sumenep harus diolah secara kreatif agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Hal ini dinilai sangat relevan mengingat mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, pekebun, dan nelayan.
“Potensi alam yang kita miliki harus diolah dengan kreativitas agar menghasilkan nilai tambah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada subsidi atau bantuan dana dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia berharap, melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, desa-desa di Sumenep dapat tumbuh menjadi wilayah yang berdaya saing serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Wafa
