PAMEKASAN, nusainsider.com — Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) – kementerian keuangan Republik Indonesia menegaskan pentingnya kepatuhan pajak bagi pengusaha rokok, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi pelaku industri rokok di Madura.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dan diskusi antara Komwasjak dengan pengusaha rokok, termasuk H. Her, yang berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif.
Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memahami secara langsung persoalan dan harapan pelaku industri rokok, khususnya yang beroperasi di wilayah Madura.
“Jadi kalau dari kami, Komwasjak datang ke sini dalam rangka diskusi. Dari pertemuan ini kami jadi tahu problem dan harapan dari pelaku industri, khususnya pabrik rokok yang ada di Madura. Kami baru memahami problem yang ada dan aspirasi mereka,” kata Amien di sela-sela pertemuannya dengan pengusaha rokok bertempat di Aula Bawang Mas (BM) Group, Rabu 7 Januari 2026.
Menurut Amien sapaan akrabnya, diskusi tersebut masih menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi konkret. Sejumlah persoalan yang disampaikan pengusaha rokok akan dikaji lebih lanjut sebelum disampaikan sebagai rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
“Mengenai solusi, kami sudah diskusikan dengan H. Her sebagai diskusi awal. Nanti ketika kami sudah di kantor, akan kami bahas kembali dan kami sampaikan rekomendasi kepada Pak Menteri Keuangan,” ujarnya.
Amien menjelaskan, dari sekian banyak permasalahan yang muncul, tidak semuanya harus diselesaikan melalui perubahan undang-undang.
Ia menilai pendekatan yang lebih realistis adalah memfokuskan solusi yang bisa langsung ditangani oleh otoritas teknis di bawah Kementerian Keuangan.
“Kira-kira bagian mana yang solusinya bisa ditangani Pak Menteri Keuangan, dan mana yang cukup di level Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai. Kalau sudah menyangkut undang-undang, itu berat karena harus ke Presiden dan DPR,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komwasjak akan memprioritaskan rekomendasi yang bersifat actionable atau dapat langsung dieksekusi.
“Menurut saya lebih baik fokus pada solusi-solusi yang bisa dikendalikan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Bea Cukai. Itu yang akan kami fokuskan dalam rekomendasi,” tambah Amien.
Sementara itu, H. Her, selaku CEO PT Bawang Mas Group turut mewadahi aspirasi pelaku industri di Madura dengan menekankan pentingnya musyawarah sebagai jalan tengah antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha.
“Harapan kami, musyawarah menjadi kunci. Apa yang menjadi keluhan pengusaha harus didengarkan, dan pengusaha juga wajib mendengarkan serta melaksanakan kewajibannya. Solusi Pemerintah juga harus diberikan,” kata H. Her kepada sejumlah media, Rabu 7 Januari 2025
Terkait wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), H. Her menilai konsep tersebut pada dasarnya adalah pemberian perlakuan khusus yang saling menguntungkan.
“Intinya KEK itu ada perlakuan khusus. Yang penting pengusaha bisa berjalan, dan pemerintah juga tetap mendapatkan pemasukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, H. Her secara tegas meminta agar kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah bersifat berkeadilan, tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah, namun tetap menjamin kepatuhan dan kontribusi terhadap negara.
“Kami meminta kebijakan pajak yang berkeadilan, sehingga pengusaha bisa bertahan, berkembang, dan tetap taat pajak, sementara negara juga memperoleh penerimaan secara optimal,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
