Jusuf Kalla Singgung Pentingnya Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia, Begini Katanya

Sabtu, 20 Mei 2023 - 17:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. (Foto: Tangkapan layar youtube PKSTV)

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. (Foto: Tangkapan layar youtube PKSTV)

JAKARTA, Nusainsider.com Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

Dia menilai meski Indonesia sudah merdeka dan bersatu 77 tahun silam, namun terdapat potensi konflik yang bisa terjadi kapan saja akibat masyarakat yang merasa tak mendapatkan keadilan.

JK kemudian menyinggung kejadian 15 konflik besar di Indonesia yang memakan banyak korban dan mayoritas karena masalah ketidakadilan.

“Poso bukan konflik agama mulanya, tapi konflik keadilan politik. Jadi keadilan adalah pondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan adalah selalu menjadi tujuan bangsa apa saja,” kata JK dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5).

Baca Juga :  Raih Penghargaan Indonesia Next Future Leader Dalam IMA Award 2024, Senator Ning Lia Ungkap Pesan Moral

JK kemudian menyinggung peran partai politik dalam sistem pemerintahan yang menurutnya harus memiliki tujuan menciptakan keadilan Indonesia. Ia meminta agar keadilan bangsa dan negara menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepenuhnya.

JK kemudian menyinggung soal pentingnya perubahan dalam setiap era.

Namun perubahan itu dengan syarat harus menyempurnakan apa yang kurang dari zaman sebelumnya. Ia juga menyinggung lengsernya Presien pertama dan kedua Indonesia akibat revolusi yang terus terjadi.

Baca Juga :  Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Marak di Cilegon, Polisi Diminta Bertindak

“Tahun 1966 menjatuhkan Bung Karno, tahun 1998 menjatuhkan Pak Harto. Suatu kebiasaan yang kurang baik bagi satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan-pembatasan (masa jabatan presiden), siapa pun yang ingin keluar dari batasan itu, berarti melanggar kehendak rakyat,” ujarnya.

Diketahui, Soekarno akhirnya meneken Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 lalu yang memberikan kuasa kepada Soeharto saat itu untuk mengambil segala tindakan apa pun untuk menstabilkan keadaan. Dalam Sidang Istimewa Maret 1967, Soekarno akhirnya diputuskan lengser dari kekuasaan.

Baca Juga :  Panggung Dangdut atau Arena Donasi? Kritik Publik atas Sistem Virtual Gift DA7

Sedangkan Soeharto diketahui mundur setelah peristiwa Mei 1998 dan muncul krisis ekonomi di Asia Tenggara. Soeharto akhirnya menyatakan turun dari kekuasaan setelah krisis hebat melanda Indonesia, baik di sisi sosial dan ekonomi.

Loading

Berita Terkait

Ning Lia Dikerumuni Santri Al-Fatimah, Suasana Harlah ke-20 Mendadak Gayeng
Abrasi Mengancam, SKK Migas-PHE ONWJ Gandeng Warga Pulihkan Pesisir Pasir Putih
Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Komisi XI Titip Pesan soal APBN
Hadapi Gejolak Global, Said Abdullah Minta Menkeu dan Gubernur BI Rumuskan Kebijakan Inti
Retaknya Komando Birokrasi? Publik Pertanyakan Kepemimpinan Sekda Sumenep
Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun
FGD SMSI di Bali Soroti Celah Hukum PFII, Desak Klausul Ring-Fencing Masuk RUU
DPR RI Beri Dukungan Penuh, Polri Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 10:35 WIB

Ning Lia Dikerumuni Santri Al-Fatimah, Suasana Harlah ke-20 Mendadak Gayeng

Rabu, 16 September 2026 - 10:02 WIB

Abrasi Mengancam, SKK Migas-PHE ONWJ Gandeng Warga Pulihkan Pesisir Pasir Putih

Senin, 14 September 2026 - 16:27 WIB

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Komisi XI Titip Pesan soal APBN

Rabu, 19 Agustus 2026 - 05:46 WIB

Hadapi Gejolak Global, Said Abdullah Minta Menkeu dan Gubernur BI Rumuskan Kebijakan Inti

Senin, 20 Juli 2026 - 12:57 WIB

Retaknya Komando Birokrasi? Publik Pertanyakan Kepemimpinan Sekda Sumenep

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:49 WIB

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Jumat, 17 Juli 2026 - 02:35 WIB

FGD SMSI di Bali Soroti Celah Hukum PFII, Desak Klausul Ring-Fencing Masuk RUU

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:23 WIB

DPR RI Beri Dukungan Penuh, Polri Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Berita Terbaru