JAKARTA, Nusainsider.com — Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel merespon kebijakan pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.
Ia mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka-lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.
“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).
Gobel mengatakan pembelian mobil listrik saat sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan.
Maka dari itu katanya, pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.
“Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” kata Gobel.
Lebih lanjut, Gobel mengatakan di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus-menerus dalam lima tahun belakangan.
Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.
Gobel mengaku ia selalu menerima pengaduan dari para petani yang mengadu sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam. Namun, saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.
Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN juga disebut tidak kalah penting. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa.
“APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju,” katanya.
Maka dari itu, Gobel mengatakan DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi kendaraan listrik.
“Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak,” kata Gobel.
